Surya.co.id | JOMBANG – Cerita tentang mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seolah tak pernah habis.
Ada saja pengalaman menarik dari orang-orang yang pernah ‘bersama’ Gus Dur semasa hidup.
Seperti cerita Kwik Kian Gie, mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) era Presiden Gus Dur.
Kwik mengaku sangat kaget dan tak pernah menyangka dirinya akan diberi jabatan menteri koordinator (Menko) oleh Gus Dur.
“Bayangkan saja. Saya ini keturunan Tionghoa yang tidak ganti nama dan istri orang Belanda, diangkat menjadi menko ekuin,” kata Kwik Kian Gie.
Kisah Kwik Kian Gie ini disampaikan dalam acara Haul Ke-9 Gus Dur di Ponpes Tebuireng, Jombang, Minggu (16/12/2018) menjelang tengah malam.
Kwik lantas berkisah, saat itu, 1999, dia baru saja menghadiri pelantikan Megawati, yang memenangkan pilihan wakil presiden di MPR, mendampingi Gus Dur sebagai presiden.
Begitu pelantikan selesai, kata Kwik, dia dihampiri ajudan Presidein Gus Dur agar setelah selesai acara pelantikan langsung menuju ke wisma negara di Istana Merdeka.
Saat sampai di sebuah ruang di wisma negara di situ sudah berkumpul belasan orang yang seluruhnya adalah ketua partai politik dan ketua fraksi, kecuali Kwik Kian Gie.
Saat itu, imbuh dia, Gus Dur menyatakan kepada peserta pertemuan, yang intinya, dalam membentuk kabinet, tidak akan menggunakan hak prerogatifnya secara mutlak, kecuali untuk dua jabatan menteri.
“Yakni Menteri Agama yang dijabat oleh Tolchah Hasan dan Menteri Luar Negeri yang dijabat oleh Alwi Shihab,” ungkap Kwik Kian Gie yang juga mantan Ketua DPP PDIP ini.
Selanjutnya, para ketua parpol dipersilakan memasukkan usulannya untuk jabatan menteri, dengan cara memasukkan nama calonnya dalam amplop tertutup keesokan harinya.
Pada saat itulah, Wiranto yang mewakili Fraksi ABRI menyatakan dirinya tidak mengetahui struktur kabinet yang diinginkan Gus Dur.
Wiranto juga mengaku punya usulan struktur kabinet.
Dalam struktur kabinet yang diusulkan Wiranto, tidak terdapat Menko Kesejahteraan Rakyat.
Yang ada, kata Kwik, menko ekuin dan menko polkam.
Mendengar ini, lanjut Kwik, Gus Dur langsung menggunakan hak prerogatifnya, dengan menentukan Wiranto sebagai Menko Polkam dan Kwik Kian Gie sebagai Menko Ekuin.
“Terkejutlah semua hadirin.
Tapi sayalah yang paling terkejut karena tidak menyangka sedikitpun kedudukan menko ekuin akan diberikan kepada orang Tionghoa yang tidak mengganti namanya, dan beristrikan orang Belanda,” tandas Kwik, disambut tepuk tangan hadirin.
Kwik juga berkisah, selama menyertai Gus Dur dalam perjalanan ke luar negeri, dia melihat kebesaran Gus Dur.
Dia mengaku melihat dan merasakan sendiri, selain dihormati sebagaimana layaknya seorang presiden, Gus Dur juga dihormati sebagai humanis, universalis, dan pluralis.
“Tidak pernah ada seorang presiden RI sebelumnya dan sesudahnya yang memiliki penasihat-penasihat internasional yang secara sungguh-sungguh dan ikhlas memberikan nasihatnya.
Sebut saja, antara lain, Henry Kissinger (mantan Menlu AS) dan Lew Kuan Yew (Singapura),” tutur Kwik.
Haul ke-9 Gus Dur selain dihadiri mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, juga mantan Mensesneg Bondan Gunawan, serta mantan Kepala Protokol Istana era Gus Dur, Wahyu Muryadi. Meredka masing-masing juag meberikan testimoninya.
Hadir pula keluarga besar Gus Dur, seperti anak Gus Dur, Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), adik Gus Dur Lily Chotidjah Wahid, dan Dr Umar Wahid.
Tak ketinggalan, menteri Pemberdayaan Perempuan Era Gus Dur, Khofifah Indar Parawansa yang juga gubernur terpilih Provibnsi Jawa Timur.
Haul berlangsung hingga lepas tengah malam ditutup dengan ceramah agama oleh KH Nazaruddin Umar, imam besar masjid Istiqlal Jakarta.
Perayaan Tahun Baru Imlek bagi etnis Tionghoa tak bisa lepas dari peran sosok keempat dalam jabatan Presiden RI, Abdurrahman Wahid.
Perlu diketahui, Gus Dur adalah orang yang pertama menyudahi diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa selama bertahun-tahun di Tanah Air.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur ketika itu mencabut instruksi Presiden Soeharto pada tahun 1967 yang membatasi gerak kelompok Tionghoa.
Di dalam peraturan itu, kelompok Tionghoa tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan peribadatan secara mencolok, dan hanya dibolehkan di lingkungan keluarga.
Alasannya, ketika itu, Soeharto menganggap aktivitas warga Tionghoa telah menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi.
Alhasil, perayaan Tahun Baru Imlek pun tidak dilakukan terbuka selama masa Orde Baru.
Pada Masa Orde Baru pula, semua warga keturunan Tionghoa diwajibkan untuk mengubah nama Tionghoa-nya ke bahasa Indonesia.
Begitu menjabat sebagai Presiden, Gus Dur tidak sepakat dengan pemikiran Soeharto ketika itu.
Dia meyakini bahwa warga Tionghoa sebelumnya dibedakan dari warga negara Indonesia sehingga mereka berhak mendapatkan hak yang sama, termasuk menjalani keyakinannya.
Pada tahun 2000 itu, Gus Dur menetapkan bahwa hari raya Tahun Baru Imlek adalah hari libur yang fluktuatif.
Artinya, hanya mereka yang merayakan yang boleh libur.
Kebijakan itu kemudian dilanjutkan Presiden Megawati Soekanorputri yang menetapkan hari raya tersebut sebagai hari libur nasional pada tahun 2003.
Gus Dur pun menganggap Muslim Tionghoa boleh merayakan Tahun Baru Imlek sehingga tidak dianggap sebagai tindakan musyrik.
Bagi dia, perayaan ini adalah bagian dari tradisi budaya, bukan agama, sehingga sama seperti tradisi lainnya yang dilakukan di Jawa. (*)
Article courtesy: Tribunnews.com
Photo courtesy: Tribunnews.com
Njombangan adalah inisiatif untuk melestarikan dan mempromosikan heritage Jombang berupa seni, budaya, bahasa, adat, sejarah, peninggalan bangunan atau bentuk fisik serta lainnya.