Climate Action
Oleh Ahmad Nuril Mubtadiin
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki lebih kurang sebanyak 16.056 Pulau yang terverifikasi. Sedangkan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari 260 juta jiwa yang tersebar ke dalam 34 provinsi, atau 514 kota & kabupaten, atau 7.094 kecamatan, atau 74.093 desa dan 8.412 kelurahan. Indonesia juga sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar di dunia dan menjadi salah satu penyumbang oksigen terbesar ke-8 bagi bumi setelah Negara Republik Demokratik Kongo (http://m.kaskus.co.id, 2013). Akan tetapi, akhir-akhir ini, Indonesia mengalami deforestasi yang memprihatinkan. Menurut, Global Forest Watch, Indonesia menjadi penyumbang kerusakan bumi ke-5 karena hanya dalam kurun waktu 50 tahun dari tahun 1950an sebesar 40 persen hutan di Indonesia hilang, disebabkan karena penebangan liar dan kebakaran hutan yang mengakibatkan sistem iklim terganggu. Sehingga, World Resources Institute (WRI) menyatakan bahwa Indonesia menjadi penyumbang emisi Karbondioksida (CO2) atau Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah 2,053 miliar ton. Sehingga, jika dari keseluruhan sumbangan dari berbagai negara diakumulasikan, maka dapat meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer.
Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi bumi yang harus segera ditangani. Hal ini sudah menjadi bahasan utama dalam setiap kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui konferensi perubahan iklim. Sebagai tujuan utamanya adalah untuk mengikat negara-negara di dunia melakukan aksi nyata dan ambisius dalam menjaga kenaikan suhu bumi rata-rata dibawah 2ºC. Indonesia menjadi salah satu negara yang terikat dengan hal tersebut, sebagai aksi nyata Indonesia berkomitmen kepada PBB akan menurunkan gas buang emisi CO2 dan Gas Rumah Kaca (GRK) dalam skala nasional sebesar 29 persen dan dengan bantuan internasional sebesar 41 persen.
Komitmen Indonesia tersebut tentu mengikat ke daerah-daerah yang berada di dalamnya. Sehingga, Jombang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memiliki andil besar dalam aksi nyata untuk climate action. Berdasarkan data di dinas kependudukan dan cacatan sipil (Disdukcakpil) Jombang, Kepala Disdukcapil menyatakan bahwa Kabupaten Jombang pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 1.311.403 Juta jiwa, serta setiap tahunnya jumlah penduduk di Jombang mengalami peningkatan (https://faktualnews.co, 2017). Hal tersebut tentu ikut menyumbangkan pengaruh yang cukup banyak terhadap perubahan iklim nasional. Hal tersebut ditandai dengan mulai banyaknya pengalih fungsian hutan menjadi lahan pertanian dan lahan pertanian beralih menjadi perumahan, serta banyaknya gas buang emisi CO2 pada kendaraan. Akibatnya tanpa disadari bumi ini terasa lebih panas dari tahun ke tahun, serta sering terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Hasil observasi yang dilakukan di Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang setidaknya banyak tanah yang dijual dengan sistem kavling, padahal tanah tersebut tergolong masih produktif. Selain itu, aktivitas kecil yang tanpa sengaja juga menyumbang perubahan iklim adalah penggunakan plastik/ kresek saat belanja baik di pasar tradisional atau modern. Jika hal tersebut dilakukan dalam tempo yang sering dan lama, maka akan memberikan efek pencemaran sampah. Maka dapat memicu perubahan iklim yang berpotensi terhadap munculnya bencana alam. Sebab, prinsip kerja bumi dipengaruhi oleh aktivitas yang manusia lakukan, yang tanpa disadari sebagai kausalitas dari aktivitas pola hidup yang tidak berwawasan lingkungan dan menjadikan manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, menyatakan bahwa “generasi saat ini merupakan generasi pertama yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan merupakan generasi terakhir yang harus melakukan aksi mengatasi perubahan iklim sebelum terlambat”. Pernyataan tersebut memiliki makna dan kebenaran yang cukup kuat. Oleh karena itu, jika kegagalan terjadi dalam melakukan aksi untuk mengatasi masalah tersebut maka dampak ke depan akan sangat berbahaya. Dampak yang terjadi di antaranya suhu global meningkat, es di kutub meleleh, permukaan air laut naik, cuaca sulit diprediksi, epidemi penyakit mewabah, pertanian gagal panen, kepunahan massal, dan lain sebagainya.
Manusia sebagai makhluk monodualis yang telah hidup dalam era kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), menjadikannya bergerak mudah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap berbagai aspek. Sehingga, Solusi yang dapat diterapkan di Kabupaten Jombang untuk mendukung program nasional dan bahkan Internasional terkait perubahan iklim adalah membentuk wadah struktural dan kegiatan yang dapat menjadi ikatan dalam gerakan bersama bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang akan mengalami perubahan iklim di masa depan. Mengingat generasi muda harus berada di barisan terdepan untuk memecahkan masalah dan mengambil tindakan atas nama perubahan iklim tersebut berdasarkan pemahanan yang komprehensif.
Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam perkumpulan/ pergerakan pemuda yang peduli perubahan iklim yang keanggotaannya merupakan para generasi muda dari berbagai kecamatan/ desa yang ada di Kabupaten Jombang. Sedangkan, tujuan utama dibentuk perkumpulan/ pergerakan tersebut memiliki fokus utama mengajak generasi muda untuk bersama-sama mengurangi dampak perubahan iklim serta menjadi agent of change. Sehingga, adanya perkumpulan tersebut pergerakannya dapat masif dan efektif. Melalui perkumpulan/ pergerakan tersebut dapat terlahir generasi muda yang aktif dan bertanggung jawab untuk selalu melakukan aksi nyata. Aksi nyata tersebut dapat dikemas dalam bentuk seminar atau diskusi publik sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang perubahan iklim secara komprehensif. Selain itu, ikut serta dalam pemulihan hutan/ taman kota, kampanye melalui media sosial dengan berbagai poster menarik, dan sebagainya. Semua aksi nyata tersebut dilakukan secara bersama-sama melalui wadah perkumpulan/ pergerakan tersebut dan dapat bekerja sama dengan dinas/ lembaga ke lingkungan terkait yang ada di Kabupaten Jombang. Karena tanpa adanya wadah yang terstruktur maka aksi nyata akan menjadi wacana belaka, dan tanpa adanya kerja sama maka aksi nyata akan menjadi sia-sia.
Sehingga, dengan membentuk perkumpulan/ pergerakan generasi muda yang peduli perubahan iklim dapat membuka jaringan yang luas ke berbagai lapisan baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan untuk bersama-sama ikut merubah kebiasaan yang tidak berwawasan lingkungan yang berakibat pada perubahan iklim, menjadi kebiasaan yang peduli terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, manusia di seluruh dunia tidak terkecuali Kabupaten Jombang sebagai bagian dari Negara Indonesia dan dunia harus proaktif mendukung hal tersebut. Jika manusia tidak mendukung dan tidak dapat merubah kebiasaannya maka iklimlah yang akan merubah manusia. Ketika iklim telah mengubah manusia maka kenyamanan akan hilang. Hal yang terpenting adalah setiap perubahan itu sangat memiliki pengaruh terhadap lingkungan, walaupun perubahan tersebut sekecil kutu.
Jombang, Radar Jombang – Meski produksinya masih minim dengan perajin yang masih bisa dihitung jari, namun knalpot produksi warga Desa Sambong ini tak kalah kualitasnya. Bahkan harganya pun terhitung sangat miring harga knalpot di kawasan Jawa Timur.
Lokasi bengkel-bengkel ini juga bisa ditemukan dengan mudah. Berada di sepanjang Jalan Brigjen Kretarto, bangkel ini berjajar di sepanjang jalan nasional ini. Setidaknya ada sembilan perajin yang menyediakan knalpot untuk berbagai kendaraan juga dengan berbagai ukuran dan modelnya.
“Sambong memang sudah tempatnya mas kalau untuk bengkel-bengkel knalpot. Jumlah bengkelnya sekarang di daerah sini saja sudah sembilan bengkel,” terang Agus Yuli, 39, salah satu pemilik bengkel.
Bengkel-bengkel knalpot ini, disebutnya sudah ada sejak tahun 1990-an, bermula dari dua orang warga yang membuka bengkel. “Tahun pastinya tidak ingat saya yang jelas tahun 1990-an, dulu asalnya dua saja, Pak Takin sama Barokah itu,” lanjutnya.
Jumlah bengkel terus bertambah dengan makin banyaknya karyawan dua bengkel knalpot itu yang mandiri dengan membuka bengkel sendiri. Bahkan, kini “alumni” bengkel ini disebutnya juga sudah menyebar ke beberapa lokasi lain dan membuka usaha sendiri.
Meski berbentuk kecil, bengkel-bengkel ini telah jadi langganan banyak pengguna mobil dan motor, hampir di seluruh Jawa Timur. Harga yang cukup miring ditambah kualitas yang tak kalah dengan banyak produksi knalpot di kota lain lah yang jadi alasan.
“Kalau yang ke sini biasanya dari Malang ada, Sidoarjo, Surabaya, rata-rata anak club biasanya. Ya karena harganya pasti murah, kalau kualitasnya juga sama kok dengan knalpot bikinan kota-kota besar,” tambah pria yang akrab disapa Kechenk ini. (riz)
(jo/riz/mar/JPR)
Article courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Photo courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Jombang, Radar Jombang – Keuletan Tajudin, 60, membikin miniatur mobil-mobilan klasik berbahan dasar kayu triplek patut diacungi jempol. Selain bernilai jual tinggi, minatur mobil buatannya ini juga tembus hingga Singapura.
Jemari Tajudin terlihat begitu ulet memotong kayu triplek sebagai bahan dasar miniatur mobil-mobilan klasik. Satu per satu balok triplek disulap menjadi mobil klasik apik yang memiliki nilai jual tinggi.
Tajudin merupakan warga asli Desa Sumberagung, Kecamatan Perak yang sudah delapan tahun menekuni kerajinan kayu membuat miniatur mobil-mobilan klasik. Semua bahan dasarnya menggunakan kayu, misalnya untuk bagian bodi mobil, Tajudin memakai triplek, lalu untuk roda Tajudin menggunakan kayu mahoni yang sudah dibubut.
Beberapa jenis mobil klasik buatan Tajudin yang sering dijual diantaranya, Chevrolet Deluxe keluaran tahun 1950-an, Chevrolet Master, Toyota Hardtop, Jeep hingga Volkswagen Beetle atau yang lebih umum disebut VW kodok. “Saya sejak dulu suka dengan mobil klasik, makanya hal itu saya ekspresikan dalam bentuk miniatur mobil-mobilan ini,”’ ungkap dia.
Tajudin sejak muda memang memiliki keahlian di bidang arsitektur. Dia sering membikin perabotan rumah tangga seperti kursi dan meja. Namun dia menilai membuat miniatur mobil-mobilan jauh lebih menguntungkan daripada membikin perabotan. “Apalagi, membuat mobil-mobilan klasik mengingatkan zaman dulu,” tambahnya.
Bapak lima anak ini mengaku sudah delapan tahun menggeluti miniatur mobil mobilan klasik. Karyanya sudah dipasarkan kemana-mana mulai pasar lokal, luar Jawa seperti Bali, Bangka Belitung hingga Singapura. “Kebetulan ada orang yang sering pesan ke sini, kalau pesan langsung 10 unit dan katanya dijual lagi ke Singapura,”’ tambah dia.
Untuk menyelesaikan satu mobil ukuran 50×10 cm, Tajudin membutuhkan waktu paling cepat sekitar lima hari. Itupun jika bagiannya tidak terlalu rumit seperti mobil jenis Buick Super yang dulu dipakai Presiden RI Soekarno. “Paling cepat memang lima hari. tapi kalau mobilnya minta detail ya bisa molor hingga 12 hari,” terangnya.
Satuan mobil klasik dijual dengan harga Rp 350 ribu. namun terkadang, pembeli masih menawar dengan harga jauh di bawahnya. “Saya jualnya 350 ribu. tapi biasanya ditawar hingga 275 ribu,” terangnya.
Tajudin tak bisa memproduksi dalam jumlah banyak sekaligus, selain terkendala alat di rumah, Tajudin juga terkendala dengan modal. ”Kalau alatnya memang terbatas tidak semua alat saya punya. Misalnya untuk bubut kayu itu saya pesankan ke tetangga,” pungkasnya. (ang)
(jo/ang/mar/JPR)
Article courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Photo courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Quality Education
Oleh Wahyu Kurnia Sari
Kualitas pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila upaya meningkatkan kualitas pendidikan menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDG’s). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara proporsional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasca disahkannya undang-undang tersebut, dilakukan alih kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Alih kewenangan tersebut dimaksudkan untuk membagi beban kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan secara merata antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat lebih fokus pada masing-masing kewenangannya. Kemudian, apabila pemerintah di masing-masing level fokus pada tugasnya maka diharapkan terwujud penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas dan tujuan SDG’s dapat tercapai.
Namun di sisi lain, kebijakan alih kewenangan tersebut diprediksi dapat menimbulkan dampak negatif. Pertama, yaitu dampak yang berkaitan dengan rentang kendali yang semakin panjang. Rentang kendali yang panjang dapat mengakibatkan koordinasi dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi kepada pihak sekolah semakin sulit dilakukan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan celah praktik korupsi di bidang pendidikan. Permasalahan kedua terkait dengan adanya kemungkinan pungutan biaya sekolah atau SPP yang dikhawatirkan dapat meningkatkan angka putus sekolah. Permasalahan selanjutnya adalah adanya potensi perubahan kurikulum dan standar bagi sekolah menengah dalam hal ini salah satunya adalah tidak tersalurkannya muatan lokal yang khas dari daerah setempat.
Untuk mengantisipasi dampak yang tidak diharapkan tersebut, perlu adanya penguatan peran Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Artinya, Dewan Pendidikan merupakan representasi prinsip good governance di sektor pendidikan karena di dalamnya terdapat unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selama ini, Dewan Pendidikan menjalankan peran atau fungsi sebagai berikut.
Peran atau fungsi Dewan Pendidikan di atas nampaknya perlu dikuatkan pasca kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Provinsi. Adapun penguatan yang dimaksud adalah pada aspek-aspek sebagai berikut.
Tidak dapat dipungkiri bahwa rentang kendali yang panjang akan berdampak pada sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, peran Dewan Pendidikan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan atau kontrol dari Dewan Pendidikan maka akan meminimalisir adanya peluang tindak kecurangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, misalnya adanya KKN atau pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa. Pungutan liar atau pungli mungkin saja terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi selaku pengelola pendidikan menengah (SMA/SMK). Selain itu, penguatan pengawasan harus dilakukan untuk menilai pencapaian standar mutu pendidikan yang ada. Jadi jika ada sekolah yang belum mencapai kualitas pendidikan harus segera dikoreksi atau dibenahi.
Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pendidikan merupakan representasi good governance atau wahana “guyub rukun” yang tepat bagi government, civil society, dan private sector untuk menyukseskan implementasi kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Hal ini dikarenakan Dewan Pendidikan memiliki kapasitas untuk mengurangi dampak negatif dari alih kewenangan tersebut serta menjaga keberlanjutan dari kualitas pendidikan yang ada. Untuk itu, perlu adanya penguatan peran Dewan Pendidikan dalam aspek mediasi dan kontrol.
Jombang, Radar Jombang – Biji kopi tak hanya dijadikan seduhan kopi saja. Di tangan Cudhamani Carakan Gana, 25, pemuda asal Dusun Caruban, Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, biji kopi dipakai bahan dasar pembuatan gelang. Hasilnya juga lumayan unik. Selain itu, gelang kopi ini mengeluarkan aroma khas kopi sepanjang waktu.
Biji kopi yang menjadi bahan baku berasal dari Dampit, Kabupaten Malang yang sudah tersohor dengan aromanya yang harum. “Saya membuat gelang berbahan dasar kopi tercetus saat saya membeli gelang di Jogjakarta,” ungkap Gana. Dari gelang itu, dia kemudian mengkombinasikan dengan biji kopi pilihan.
“Saya suka kopi Dampit karena rasanya khas, aromanya kuat,” lanjutnya. Untuk membuat gelang kopi mulanya Gana membeli biji kopi dampit yang sudah kupasan alias green bean. Kemudian, dari biji biji itu dipilih yang kualitasnya bagus dan ukurannya sedang. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian dipanggang di atas gorengan menggunakan api yang tidak terlalu besar selama setengah jam.
“Waktu menggoreng, saya tidak lama lama. Cukup 30 menit saja karena jika terlalu lama warnanya akan terlalu dark (hitam). Makanya tidak boleh lama agar menghasilkan warna yang bagus,” tambah dia. Setelah dipanggang, kopi itu kemudian didiamkan hingga dingin. “Setelah itu dipilih lagi yang bagus bagus. Kemudian kita rangkai menjadi gelang,” jelas dia.
Dia menambahkan, meski baru memulai usaha gelang kopi, namun peminatnya cukup banyak. Gelang kopinya tidak hanya dipesan warga lokal, namun dari beberapa daerah kabupaten/kota lain juga berminat. “Kebetulan saya post di Instagram. Kemudian banyak yang pesan lewat situ, ada yang dari Surabaya, Gresik dan kota kota lain,” beber dia.
Untuk satu ukuran gelang kopi dijual Rp 35 ribu. Pria asli Tunggorono, Jombang ini menjamin meskipun terbuat dari biji kopi namun cukup aman dan awet dipakai. “Selama ini tidak masalah. Justru selama saya memakai aroma kopi tercium selama saya beraktivitas,” papar dia.
Dari aroma kopi yang keluar dari gelang tersebut dianggap bisa menambah semangat. Karena aromanya yang harum. “Selain itu aroma kopi juga dapat memberikan efek relaksasi dan juga mampu mengurani stress,” pungkasnya. (ang)
(jo/ang/mar/JPR)
Article courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Photo courtesy: Radarjombang.jawapos.com
No Poverty
Oleh Muluk Rosida
Pengembangan industri kecil menengah memiliki potensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatkatnya pendapatan. Dunia bisnis semakin berkembang pesat terutama di sektor pangan, banyak orang yang kreatif untuk mengolah pangan tersebut untuk dijadikan nilai tambah sehingga masyarakat berlomba-lomba agar bagaimana mereka mampu bersaing dalam bidang pangan.
Untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah Jombang, pemerintah harus jeli terhadap keadaan ekonomi di masyarakat Jombang. Peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi yang ideal.
Menurut Menteri Perindustrian, sektor pangan sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan masyarakat, sektor ini juga mampu meningkatkan realisasi investasi. Sektor industri makanan dan minuman mampu berkontribusi besar terhadap Indonesia. Indutri makanan dinilai mampu memberikan peluang terhadap masyarakat kecil untuk meningkatkan mata pencaharian mereka.
Kreatifitas makanan biasanya banyak dilakukan oleh kalangan pemuda, contoh misalnya, pembuatan tahu dengan dilapisi dengan tepung roti sehingga menjadi lebih terlihat unik, yang biasanya disebut dengan tahu nuget. Pembuatan pisang dengan dilapisi tepung roti sehingga yang biasanya disebut dengan pisang nuget, dan makanan lainnya yang sekiranya bisa diolah menjadi makanan yang khas.
Pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia nampaknya sangat terlihat di bidang pangan. Tugas pemerintah adalah memudahkan akses dalam mencapai pemberdayaan usaha kecil dengan mengadakan pelatihan merata terhadap semua tenaga kerja. Sehingga tidak monoton hanya pemilik industri saja yang mengerjakan. Kedua, pemerintah harus memperhatikan rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Hal ini sering kali menjadi masalah bagi masyarakat kecil. Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat perekonomian masyarakat kecil.
Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam berkreatifitas meningkatkan daya jual pangan masyarakat Jombang. Untuk meningkatkan kreatifitas panganpun para pelatih juga harus mempunyai skill yang bagus, artinya dia bisa menghias atau mengelola pangan sehingga menjadi makanan yang unik dan diharapkan dapat meningkatkan harkat hidup masyarakat khususnya wilayah Jombang.
Kreatifitas pangan ini manfaatnya sangat besar yaitu untuk memperluas bisnis dan memperkenalkan Kota Jombang di berbagai daerah. Masyarakat luar Jombang akan lebih tertarik dengan keunikan pangan itu sendiri karena di Jombang tidak sedikit makanan-makanan mentah yang seperti tempe, ketela dan lain-lain. Yang mana makanan itu akan terlebih menarik dan laku jika diinovasi lagi sehingga dengan berinovasi seperti ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan.
Cara mengentaskan kemiskinan seperti ini akan lebih efektif dan bisa dilakukan oleh masyarakat umum, baik ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa atau pemuda lainnya. Pemerintah juga harus jeli dan peka terhadap hal ini, dengan menyediakan pos pelatihan khusus seperti balai latihan kerja gratis sehingga banyak orang berminat dengan digratiskannya atas biaya pelatihan tersbebut. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat Jombang khususnya yang masih pengangguran dan diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Jombang.
Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Perbedaannya tidak seberapa besar. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup tidak jauh dari batas Rp 11.000,00. Dengan sedikit sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, mereka bisa langsung kembali miskin. Maka dari itu perlunya skill yang memadai bagi mayarakat Indonesia terutama masyarakat Jombang perlu ditingkatkan salah satunya dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan seperti inovasi makanan.
Ada banyak cara untuk melakukan kemiskinan selain cara simpel seperti itu tadi, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja untuk semua skill, pembentukan jaring pengaman sosial untuk melindungi mereka yang rentan. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Itu akan sangat bagus jika semuanya mendukung.
Gender Equality
Oleh Purbowo
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Indonesia lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini terlihat pada provinsi yang rasio jumlah laki-lakinya lebih banyak dibanding dengan perempuan yaitu Kalimantan Utara. Selanjutnya diperingkat berikutnya adalah Papua, Papua Barat dan Kalimantan Timur yang mencapai lebih dari 110 laki-laki per 100 persempuan. Berbeda dengan provinsi dengan rasio laki-laki paling sedikit dibanding perempuan yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Data rasio ini merupakan data tambahan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
Kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2015 telah mencapai sebanyak 28,51 juta orang (11,13 %), menurun sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen). Salah satu faktor penurunan angka tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya pengusaha online yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan yang berperan sebagai agen/reseller produk. Hal ini merupakan suatu kemajuan dalam era disrupsi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Saat ini media sosial seperti facebook dan instagram menjadi sarana utama dalam melakukan kegiatan dalam menentukan strategi nafkah melalui kewirausahaan.
Jika dilihat dari peran perempuan sebagai buruh tani, maka tingkat upah nominal harian buruh tani pada bulan Januari 2016 naik masing-masing sebesar 0,52 % dibanding upah nominal bulan sebelumnya. Sehingga mereka memiliki harapan kesejahteraan hidup untuk masa depannya. Melihat peluang dan potensi tersebut perempuan pedesaan mampu untuk berkembang dengan pemberdayaan perempuan. Sehingga dalam artikel ini menawarkan upaya pemberdayaan perempuan pedesaan secara berkelanjutan tanpa menyerap dana APBN/APBD secara terus menerus pada pelaksanaannya dan bahkan berpotensi mengembalikan anggaran yang telah digunakan.
PEMBAHASAN
Pemberdayaan perempuan selama ini sangat dikait eratkan dengan pelatihan pembuatan suatu produk atau menginovasi produk yang telah tersedia. Namun jika dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kontinuitas serta nilai manfaat sebenarnya sangat jauh dari harapan pemerintah. Tingkat efektivitas dalam pelaksanaan program sangat rendah, hal ini dikarenakan perempuan pedesaan dituntut untuk dapat melakukan suatu ketrampilan dalam waktu yang sangat singkat Namun tidak memiliki tujuan hilirnya yaitu pada upaya pemasaran produk yang mereka buat saja. Biaya yang dianggarkan juga bersifat statis (habis pakai) sehingga sangat tidak efisien karena tidak ada perputaran uang. Keberlanjutan program sangat mustahil terjadi karena hanya terfokus pada anggaran dana yang turun dari pemerintah. Sehingga program pelatihan hanya terkesan sebagai ajang “gugur kewajiban” dalam melaksanakan tanggung jawab karena tidak terdapat manfaat yang signifikan yang didapatkan. Dari uraian permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, maka diperlukan pembaharuan model pemberdayaan kewirausahaan perempuan pedesaan pada pemasaran produk pertanian (DP 80%).
Delapan P disingkat DP 80% merupakan akronim dari Pemberdayaan Peran Perempuan Pedesaan Pada Pemasaran Produk Pertanian yaitu suatu penawaran program pemberdayaan perempuan yang berbasis suistaibility livelihood untuk masa depan perempuan pedesaan. Pada mulanya program pemberdayaan dilakukan berdasarkan SOP suatu instansi mulai dari penyusunan anggaran, penyerapan dana, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun pada DP 80% menawarkan suatu pengelolaan yang intensif terhadap program pemberdayaran melalui pemasaran produk sehingga dana yang dianggarkan dari pusat dapat berputar dalam jangka waktu tertentu dan bahkan dapat mengembalikan anggaran dana yang telah diberikan. Berikut perbedaan pengelolaan dana program pemberdayaan saat ini (kiri) dan solusi pengelolaan untuk masa depan (kanan):
Pemasaran merupakan hilir dari suatu bentuk kegiatan usaha untuk menentukan sebagai hasil yang laba atau rugi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pemasaran merupakan upaya identifikasi dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Kedua definisi tersebut mengarahkan pemberdayaan perempuan pedesaan terhadap produk pertanian dengan mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien sehingga dapat mandiri dan menghemat anggaran negara.
Penerapan DP 80% yaitu dengan pelatihan pembuatan produk dengan bobot sebesar 10%. Pembuatan produk merupakan hal teknis yang dapat dilaksanakan secara cermat dan komprehensif yang dilakukan oleh pendamping profesional dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir sehingga mendapatkan output pelatihan yang maksimal berupa produk unggulan desa. Produk pertanian cenderung memiliki risiko yang sangat besar apabila tidak diberikan penanganan yang tepat semenjak pasca panen. Beberapa yang dapat dilakukan oleh perempuan pedesaan yaitu pengemasan, pengawetan maupun diversifikasi produk. Kemudian pelatihan management & pencatatan keuangan sebesar 10% untuk mendukung segala hal yang dibutuhkan secara administratif terhadap kegiatan program pemberdayaan.
Diperlukan fungsi manajemen sebagai seni untuk mengatur segala hal yang terdapat dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu dalam hal pemasaran mendapatkan porsi paling besar yaitu 80% sebagai ujung tombak dari keberlanjutan program pemberdayaan. Bobot pemberdayaan melalui pemasaran sangat tinggi karena membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga diperlukan pendampingan yang intensif oleh profesional. Output yang diharapkan yaitu dengan adanya pengembalian modal anggaran untuk program serta laba sebagai dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
Harapan ke depan untuk Jombang emas di era milenial diharapkan perempuan pedesaan memiliki kemandirian dalam strategi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini bisa diwujudkan dengan terciptanya suatu produk unggulan desa yang dikelola secara swadaya dan terorganisir untuk mendapatkan laba yang maksimal secara berkelanjutan. Sehingga perempuan memiliki derajat kesetaraan gender dan menghindari segitiga ketidaksetaraan gender yaitu stereotipi, marginalisasi maupun subordinasi.
KESIMPULAN
Kegiatan pemberdayaan perempuan pedesaan seharusnya sampai sektor hilir yaitu pemasaran sebagai indikator dalam pelaksanaan pemberdayaan secara berkelanjutan serta dapat memutar dana yang diakses dari APBN/APBD sehingga menghemat pengeluaran negara. Pemerintah sebaiknya memperhatikan kebutuhan di lapangan yaitu keberlanjutan nafkah (sustainable livelihood) rumah tangga petani yang melibatkan peran perempuan pada saat menentukan perencanaan pembangunan.
Jombang – Momentum Isra Miraj kemarin (3/4) dimanfaatkan sejumlah masyarakat mencari keberkahan dengan berziarah ke makam mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) di kompleks Ponpes Tebuireng. Ribuan peziarah datang silih berganti. Tidak di pendapa, mereka juga memenuhi beberapa tempat di lantai atas untuk mengaji.
Sutarni, 34 salah satu pengunjung asal Kediri mengaku rutin berkunjung ke makam Gus Dur. ”Ya untuk mencari berkah karena ini kan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW,” ujarnya usai berziarah. Di makam Gus Dur ini ia maupun pengunjung lainnya tidak hanya bisa berziarah, tapi juga bisa membeli oleh-oleh khas Gus Dur di gang masuk Dusun Seblak.
Berbagai produk dijual dengan harga cukup terjangkau. Mulai peci khas Gus Dur, tasbih, sajadah, perlengkapan salat hingga makanan khas beberapa daerah seperti tahu pong Kediri, wingko babat Lamongan maupun kuliner khas daerah lain.
Dibanding hari-hari biasa, memang jumlah peziarah lebih banyak pada hari libur. Mereka umumnya datang rombongan hingga beberapa bus. ”Kalau hari-hari biasa Senin-Kamis jumlah pengunjung 2-3 ribu orang per hari. Namun kalau sudah masuk Jumat, Sabtu dan Minggu bisa sampai 10 ribu peziarah per hari,” ujar Iskandar, Kepala Pesantren Tebuireng kepada Jawa Pos Radar Jombang, beberapa waktu kemarin.
Bahkan pada momentum tertentu jumlah pengunjung semakin bertambah banyak. ”Kalau seperti Haul Gus Dur kemarin maupun hari libur nasional jumlah pengunjung bisa mencapai 15-20 ribu orang,” pungkasnya. (*)
(jo/ang/mar/JPR)
Article courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Photo courtesy: Radarjombang.jawapos.com
OMBANG – Seiring berjalannya waktu, lagu mars Jombang Beriman mulai jarang dinyanyikan. Dalam beberapa kesempatan peringatan hari nasional misalnya, lagu ini jarang terdengar lagi. Di mata keluarga pencipta lagu, mereka berharap lagu tersebut tetap hidup menjadi lagu kebanggaan masyarakat Jombang.
”Kalau sekarang saya memang jarang dengar lagu itu dinyanyikan,’’ ujar Sri Suyeti, anak kadung Subardi. Sepengetahuan dia, lagu mars Jombang Beriman dinyanyikan sekitar 2007-an. ”Terakhir dinyanyikan 2007 lalu. Tapi di bawah 2000 selalu dinyanyikan dalam berbagai kesempatan,’’ jelas dia.
Misalnya, pada 1994 lagu tersebut pernah dinyanyikan oleh ratusan orang dalam sebuah peringatan HUT Kemerdekaan RI yang dihadiri Gubernur Jatim Basofi Surdirman. Karena peringatan HUT Kemerdekaan RI, maka berkumandangnya lagu itu terdengar dari penjuru kota karena bertempat di Alun Alun Jombang. “Pokoknya sering dinyanyikan, bahkan 1995 pernah mendapat penghargaan dari Bupati Soewoto Adiwibowo,’’ tegasnya.
Biola lawas milik Subardi juga masih tersimpan dan terawat dengan baik. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)
Hal senada diungkapkan, Arifah Roosenani anak kandung Rooslan Effendhie, yang menyebut lagu mars Jombang mulai jarang dikenal khalayak umum termasuk generasi muda. Dia berharap ke depan lagu tersebut terus dikenalkan agar tidak hilang tergerus zaman. ”Terus dinyanyikan dalam kesempatan tertentu, agar anak cucu kita tahu bahwa Jombang memiliki lagu mars sendiri,’’ pungkas dosen Unwaha Tambakberas ini. (*)
(jo/ang/mar/JPR)
Article courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Photo courtesy: Radarjombang.jawapos.com
Life on Land
Oleh Rindi Rosita Rahmat
Ekosistem darat merupakan keanekaragaman suatu komunitas di lingkungan darat yang berfungsi sebagai suatu kesatuan ekologi di alam. Ekosistem darat terdiri dari hutan, dataran tinggi, dataran rendah, persawahan, perkebunan, ladang dan lain-lain. Di dalamnya terdapat banyak sekali keanekaragaman hayati yang harus dilestarikan oleh semua orang.
Dahulu wilayah hutan begitu luas sekali sehingga banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya. Selain itu, udara di sekitar wilayah hutan juga sangat sehat karena memiliki kandungan oksigen (O2) yang cukup banyak dibandingkan dengan sekarang ini yang dikarenakan polusi udara yang semakin meningkat akibat pembakaran mesin kendaraan, asap pabrik, pembakaran hutan dan penebangan pohon secara liar. Penggundulan hutan itu banyak sekali menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Jika dulu mudah sekali kita temukan tumbuhan talas, suweg, mbote, garut, gadung dan lain-lain, di sekitar daerah hutan di Jombang. Namun karena kerusakan akibat ulah tangan manusia seperti menebang pohon tanpa penanaman kembali, pembakaran hutan, pembukaan lahan dan lain-lain. Akibatnya banyak sekali tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Karena kerusakan itu, dewasa ini sulit sekali kita temukan tumbuhan-tumbuhan itu di sekitar kita karena kebanyakan orang yang menjual tumbuhan-tumbuhan itu adalah mereka yang berusia lanjut. Apabila mereka sudah tidak dapat bekerja dan menanam tumbuhan itu maka tumbuhan itu akan punah. Sehingga generasi mendatang tidak dapat merasakan panganan asli Bangsa Indonesia. Dikarenakan minimnya tumbuhan langka itu sepatutnya kita yang masih bisa berdiri di tanah Jombang ini melakukan usaha-usaha untuk menggalakkan kegiatan penanaman tumbuhan itu dengan dibantu oleh tangan pemerintah juga. Sehingga terciptalah kerja bersama yang nyata antara pemerintah dengan warga masyarakat
Selain flora yang harus dilestarikan demikian pula dengan fauna yang terancam punah, dengan tidak merusak habitatnya maka kepunahan hewan-hewan dapat diminimalisir. Dengan begitu kepunahan keanekaragaman hayati dapat dihentikan.
Selain daerah hutan, kini daerah lahan pertanian di wilayah Jombang juga semakin sempit. dikarenakan banyaknya kegiatan perubahan lahan menjadi daerah industri pabrik dan perumahan. Akibatnya petani tidak bisa menanam padi dalam skala besar sehingga jumlah pemasokan bahan pangan juga semakin berkurang. Seringkali kita jumpai di sekitar kita pembangunan-pembangunan yang dilakukan di atas lahan pertanian. Dan banyak pula pembangunan-pembangunan yang tidak berkelanjutan sehingga menjadi terbengkalai. Hal itu sangat disayangkan, perubahan lahan persawahan yang awalnya memberikan banyak manfaat untuk kehidupan dirubah menjadi pembangunan yang tidak menghasilkan apa-apa.
Para petani yang menjual tanahnya untuk pembangunan industri kebanyakan mereka yang sudah berusia lanjut. Mereka tidak bisa bekerja lagi di sawah. Mereka berpikir bahwa anak-anak pada zaman sekarang tidak ada yang berminat untuk menjadi petani. Hal itu demikian seperti yang diungkapkan kakek saya yang seorang petani. Beliau berkata “Beras semakin mahal, pemerintah malah membeli beras dari luar negeri ini karena anak zaman sekarang yang tidak mau bekerja di sawah. Mereka lebih suka bekerja menjadi pengusaha dan pejabat. Mereka berpikir kalau dengan uang besar mereka dapat membeli apa saja, mereka tidak berpikir kalau apa yang mereka makan itu dari petani. Kalau semua anak Indonesia nanti jadi pengusaha dan pejabat, lalu anak negeri mau makan apa? “ begitulah yang beliau ungkapkan.
Sebaiknya mulai sejak dini kita memperkenalkan anak-anak untuk mulai mencintai alam dengan mengajarkan mereka untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan terjun di area persawahan. Jika era dulu sering kali kita temukan anak-anak yang bermain di area persawahan seperti bermain lumpur, bermain di sungai dan lain-lain. Tapi di era sekarang semua anak-anak bermain gadget, mereka berpikir kalau permainan di playstore lebih seru dibandingkan bermain dengan teman sebaya mereka. Mereka yang tidak lagi bermain di area persawahan sebaiknya kita membimbing mereka untuk terjun ke area sawah. Dengan begitu kita dapat melawan sempitnya lahan pertanian karena perubahan lahan dan dengan begitu pula daerah resapan air tidak akan berkurang sehingga tidak akan terjadi bencana kekeringan. Bencana kekeringan ini terjadi karena perubahan lahan yang subur dan dipenuhi tumbuhan yang biasanya dapat menyimpan cadangan air berubah menjadi tanah gurun yang gersang dan tidak ada air yang tersedia. Hilangnya sumber mata air dapat menyebabkan kurangnya pasokan air bersih sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dam kematian karena dehidrasi. Selain itu dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sawah.
Apabila ekosistem di sawah rusak maka akan ada rantai makanan yang terputus sehingga akan menimbulkan banyak kerugian. Karena ekosistem yang terjaga tidak akan memberikan dampak kepunahan bagi keragaman hayati. Sudah saatnya bagi kita semua untuk peduli dan menjaga kelestarian ekosistem darat di Jombang. Jika lingkungan Jombang lestari, tentu hidup kita semua juga akan semakin nyaman dan asri.