Pengentasan Kemiskinan dengan Merubah Pola Pikir

Pengentasan Kemiskinan dengan Merubah Pola Pikir

No Poverty
Oleh Fatin Nur Janah

 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Ada berbagai bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya. Secara umum suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Dari segi pendidikan saja, efeknya hampir menyuluruh, dengan ini alahkah baiknya kita tingkatkan pendidikan untuk mengurangi kemiskinan.  

 

Pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal terutama bagi kepentingan orang miskin guna meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonominya. Adanya program sekolah 9 tahun ini kurang membuat hasil yang baik, karena sebagian besar mereka tidak mampu menyekolahkan karena faktor biaya. Padahal pemerintah sudah memberi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap sekolah. Ini merupakan tugas setiap orang untuk lebih mengedepankan pendidikan untuk hidup yang akan datang.

 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di antaranya;

Pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah.

 

Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Dengan demikian tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan di antara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

 

Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan lain-lainnya. Keempat, hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik.

 

Kelima, lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pem-bangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi. Selain itu dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapain di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis (Nurwati : 2008).

 

Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Sebenarnya masyarakat Jombang sebagian besar itu mampu dalam persaingan sumber daya manusia, akan tetapi hanya motivasi dan cara berfikirnya kurang berorientasi ke arah depan. Mereka hanya memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sekarang ini. Sehingga mungkin saja apabila dikatakan memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Sehingga menjadikan rumah tangga miskin.

 

Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan, karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang akan diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pula pada generasi berikutnya.

 

Penyebab kemiskinan sangat komplek dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor.  Demikian bila disimpulkan dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan di antaranya; pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses di antaranya akses ke kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya. Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan.

 

Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kemiskinannya (Sayogya 2000). Jika mau jujur, masalah-masalah tersebut dapat berubah menjadi penyebab instabilitas yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan daerah maupun negara.

 

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan khususnya di Jombang , umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng), dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya. Pada umumnya, penduduk yang tergolong miskin adalah “golongan residual”, yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus, seperti di daerah yang jauh dari pemerintahan kota kalau di Jombang daerah Pojok Klitih di sana akses jalan kurang memadai begitu juga dengan lembaga kesehatan, terutama akses menuju sekolah kurang efektif sehingga mempersulit siswa untuk pergi ke sekolah.

 

Dalam memahami masalah kemiskinan di Jombang, solusi yang perlu diperhatikan lokalitas yang ada di masing-masing daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Tidak hanya pemerintah saja yang terlibat dalam peanganan kemiskinan ini. Seharusnya kita sebagai masyarakat mengubah pola pikir kita, bagaimana cara mengubah ketidakberdayaan dalam segi ekonomi, penndidikan, dan lainnya menjadi lebih baik lagi. Selalu mengedepankan masyarakat yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

 

Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, non diskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.